Penulis: Redaksi

Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar atau ahli dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Desa yang masih menimbulkan permasalahan. Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam mengatakan kebijakan afirmasi yang besar kepada desa, berpeluang menghasilkan perubahan besar bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di seluruh Indonesia, berupa kemandirian desa. Tetapi di sisi lain juga dapat menciptakan hasil yang berlawanan sehingga menimbulkan masalah-masalah baru bagi desa. “Beberapa persoalan yang muncul antara lain lemahnya kapasitas aparat desa untuk mengimplementasikan UU Desa dan ketidakcakapan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dapat menuju kepada penyalahgunaan wewenang…

Tiga Korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) asal Aceh yang dipulangkan dari Laos, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (1/3/2025). Kedatangan para korban disambut oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos dan dibantu proses di keimigrasian oleh Protokol Kesekjenan DPD RI. “Alhamdulillah, ketiga warga Aceh yang menjadi korban TPPO di Laos telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta”, ujar Haji Uma. Ketiga korban TPPO asal Aceh, yakni MA (24 tahun) asal Aceh Utara, YU (27 tahun) dan FR (26 tahun) asal Lhokseumawe. Mereka menempuh perjalanan panjang hingga bisa tiba di tanah…

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menekankan pentingnya sistem manajemen kepegawaian yang lebih kolaboratif dan efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan dalam acara Executive Brief dengan tema Sistem Manajemen Kepegawaian Yang Kolaboratif Dan Efektif Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang digelar di Kantor DPD RI, 27 Februari 2025. GKR Hemas selaku Wakil Ketua DPD RI yang membidangi urusan Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum menyoroti bahwa tata kelola kepegawaian yang terpadu dapat mendorong efisiensi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki sinergi yang kuat dalam mengelola sumber…

Pasca pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung. Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di istana merdeka pada Rabu, 20 Februari 2025 di Jakarta. Mantan aktivis KNPI itu menggarisbawahi bahwa wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadinya “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” ujar Sultan dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 27 Februari 2026. Dia mengatakan, secara empiris jabatan…

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimis pada Pemerintah. Dalam 100 hari sudah banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskanya,” tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Februari 2025. Selain itu, lanjut Jazuli, banyak transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran termasuk efisiensi besar-besaran APBN dan APBD agar dapat fokus untuk membiayai program-program pro rakyat yang riil dan konkrit. Presiden juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, BUMN dan industri strategis nasional agar…

Komitmen BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Dalam Anugerah Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2024 yang diselenggarakan di Gedung Sasono Langen Budoyo, Jakarta Timur, Senin, 23 Februari 2025 Grup MIND ID memperoleh 11 piala, yakni 6 emas dan 5 hijau. PT Aneka Tambang Tbk mendapat 2 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau, PT Bukit Asam Tbk mendapat 2 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau, dan PT Indonesia Asahan Aluminium mendapat 1 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau. PT Timah Tbk mendapat 2…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam 100 hari kerjanya telah berhasil menggagalkan 6.000 lebih tindakan ilegal penyelundupan barang. Ia menyebut sudah saatnya semua kementerian/lembaga berbenah diri menjaga negara dari kerugian akibat penyelundupan. “DPR tentunya menyambut baik upaya yang dilakukan Pemerintah ini. Dan arahan dari Pak Prabowo harus kita dukung demi memastikan keberpihakan terhadap industri dalam negeri dan UMKM,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada koranoetoesan.com, di Jakarta, Sabtu (8/2/2025). Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya memperhatikan berbagi ancaman industri dalam negeri terutama di bidang garmen, tekstil, mesin barang elektronik, rokok,…

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menyoroti keberlanjutan investasi besar yang dilakukan oleh PT Hailiang di Gresik, yang disebut mencapai lebih dari 9 miliar USD. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia juga mempertanyakan tindak lanjut dari investasi tersebut, mengingat hingga kini perusahaan belum beroperasi penuh. “Kalau memang belum bisa beroperasi, manfaatnya untuk negara ini di mana? Mengingat ada dampak lingkungan yang sudah dihasilkan dari proses pengerjaannya,” ungkapnya kepada koranoetoesan.com di Gresik, Jawa Timur, Kamis (6/2/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Berdasarkan laporan terkini, sejumlah sekolah masih mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem dan integrasi dengan eRapport serta DAPODIK. Dalam proses pengisian PDSS, beberapa masalah utama yang dihadapi sekolah antara lain belum optimalnya penggunaan eRapport sebagai metode sinkronisasi data, kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan eRapport yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB, serta masih adanya sekolah yang kesulitan melengkapi data akibat validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Selain itu, koordinasi antar-kementerian…

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyoroti dugaan kasus aborsi yang melibatkan seorang anggota Polda Aceh, Ipda YF. Rudianto meminta agar anggota Polri yang melanggar kesusilaan dijerat secara pidana dan etik sesuai ketentuan perundang-undangan. “Bagi saya, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, (yaitu) di KUHP ada tiga (pasal), pemerkosaan ada empat (pasal), UU Kesehatan ada lima (pasal). Itu (aborsi) bukan delik aduan, itu delik umum,” jelas Rudianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Gubernur Akademi Kepolisian, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).…