Penulis: Redaksi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat antusias dengan rencana Pemerintah membentuk koperasi Merah Putih di setiap desa. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan pihaknya sudah lama memberikan perhatian dan masukan agar pemerintah memperbanyak koperasi produksi di desa. Kami optimistis Koperasi produksi dan BUMDes merupakan lokomotif perekonomian desa dan daerah. “Desa dan koperasi merupakan dua hal yang identik dengan nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan, harapannya adalah agar desa dan daerah semakin produktif dan mandiri. Sebagai bangsa, kita patut mengapresiasi pembentukan Koperasi Merah Putih oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (10/03). Lebih…

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Kedutaan Besar Kanada dalam rangka memperkuat hubungan bilateral di bidang transisi energi dan perubahan iklim. Rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI pada pukul 14.00 WIB ini menjadi forum diskusi strategis antara kedua negara untuk membahas tantangan dan peluang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fokus Diskusi: Energi Bersih dan Kebijakan Iklim Rapat kerja ini dipimpin oleh Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, yang didampingi oleh Wakil Ketua I, Ir. H. Darmansyah Husein, serta Wakil Ketua II, Mirah Midadan Fahmid. Turut hadir dalam rapat…

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja untuk membicarakan urgensi dan tantangan regulasi terhadap kebijakan perubahan iklim, dengan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/03/2025). Membuka rapat kerja ini, Wakil Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, menyebutkan bahwa perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan respons kolektif. Menurutnya, sebagai negara yang memiliki wilayah dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi ancaman nyata dari perubahan iklim. Adanya kenaikan permukaan laut berpotensi mengurangi luas daratan dan tempat tinggal masyarakat pesisir, tergerusnya infrastruktur, serta terganggunya sektor ekonomi…

Anggota DPD RI dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menjadi perhatian dalam tata laksana pemerintah desa serta pelaksanaan dana desa di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah masalah tersebut antara lain terkait dengan kesejahteraan perangkat desa dan tumpang tindihnya aturan teknis tata laksana dana desa yang diterbitkan oleh lintas kementerian terkait. Pandangan tersebut disampaikan oleh Haji Uma pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta fi Gedung DPD RI,…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem regulasi nasional dan daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Selasa (5/3/2025), BULD DPD RI membahas pemantauan dan evaluasi peraturan daerah (Perda) serta rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang mengatur tentang MHA. RDPU ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah. Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak kendala yang harus dihadapi. Menurutnya, Negara mengakui dan…

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025. Salah satunya permasalahan lahan yang masuk wilayah Hak Guna Usaha PTPN XIV dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pengaduan dari Paguyuban Pensiunan BRI atas ketidakpatuhan Direktur Utama PT BRI (Persero) terhadap pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia. “Kami telah menerima pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah, berkaitan dengan kepentingan daerah termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah yang terindikasi adanya tindak korupsi, penyimpangan dan mal administrasi,” ucap Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual saat di Gedung DPD…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah pemerintah melalui PT Angkasa Pura yang memberikan insentif kebijakan penurunan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) diturunkan sebesar 50%. Menurutnya, kebijakan tersebut signifikan mengurangi biaya operasional Maskapai penerbangan. Dengan demikian, secara langsung dapat menurunkan beban harga tiket kepada masyarakat pengguna moda transportasi udara. “Kami mengapresiasi langkah berani pemerintah dalam hal ini presiden Prabowo dalam melakukan terobosan kebijakan penurunan biaya perjalanan moda transportasi udara. Tujuannya adalah agar semua kalangan masyarakat dapat memanfaatkan moda transportasi udara atau pesawat dalam aktifitas…

Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang tersebut, Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja untuk bertemu dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) pada hari Senin (03/03) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja pengawasan undang-undang tentang perkebunan di Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang, Provinsi NTT yang dihadiri oleh…

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah belum mampu mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat Komite I saat membahas isu-isu terkait Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Komite I DPD RI melihat bahwa isu-isu tentang pemerintahan daerah merupakan permasalahan aktual dan krusial di Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) memiliki paradigma otonomi daerah sebagai pembagian urusan pemerintahan, dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan (insearch of equilibrium) urusan…

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menghadiri acara doa bersama bertajuk “Merawat Alam Tano Batak” yang digelar di Kabupaten Toba, Sumatra Utara (Sumut) beberapa waktu lalu. Doa bersama yang dipimpin oleh Pimpinan Tertinggi atau Ephorus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan ini dihadiri berbagai pimpinan gereja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Hadir juga Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Darwin Dharmawan yang juga mewakili seluruh gereja-gereja di Indonesia. Dalam sambutannya, Penrad Siagian menegaskan bahwa perampasan tanah di wilayah Tano Batak bukan hal baru dan telah berlangsung sejak lama. Ia menyatakan…