Penulis: Redaksi

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah. Desakan tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebagai tindaklanjut pengaduan masyarakat ke BAP DPD RI yang didominasi masalah pertanahan. “BAP DPD RI sangat concern terhadap penanganan konflik agraria yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat. Mengingat urgensi dan banyaknya aduan masuk terkait konflik agraria, kami mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Wakil Ketua I BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (12/3/2025).…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian utama laporan pelaksanaan tugas BULD DPD RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Maret 2025 untuk disetujui dan ditetapkan sebagai keputusan DPD RI. “Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa, BULD DPD RI merekomendasikan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan Undang-Undang Desa, dalam bentuk omnibus untuk simplifikasi regulasi,” ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dalam Rapat Pleno BULD…

Isu pemberdayaan politik perempuan merupakan isu menarik yang perlu terus didiskusikan. Saat ini, pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui dua strategi yakni advokasi dan capacity building. Fokus advokasi gerakan perempuan adalah mendorong 30% keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik. Dalam mewujudkan hal ini, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI terus mendorong gerakan perempuan dalam politik. Melalui forum silaturahmi (12/03/2025), GKR Hemas mengundang pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) serta perwakilan dari partai politik. Dalam forum ini, GKR Hemas memberikan arahan akan pentingnya membangun politik yang Implementatif. “Perlu ada penajaman isu-isu…

Setelah sehari lalu, seorang warga Aceh Timur korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipulangkan dari Laos. Kini satu warga Aceh lain asal Kabupaten Pidie kembali dipulangkan dari Kamboja. Korban berinisial MR (23) asal Kecamatan Padang Tiji tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pada Selasa (10/3/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Setiba di Bandara, MR disambut dan difasilitasi pemulangan ke Kabupaten Pidie oleh Staf Penghubung anggota DPD RI, Sudirman Haji Uma, S.Sos. Berdasarkan informasi tim Haji Uma yang disampaikan kepada media pada Selasa (11/3/2025), MR berhasil diamankan oleh otoritas kepolisian Kamboja, 21 Februari 2025 dan kemudian diserahkan kepada Kedutaan Besar Republik…

Yang pertama kami mengapresiasi capaian diplomatik antara presiden Prabowo Subianto bersama yang mulia To Lam yang mencapai level comprehensive strategic partnership. “Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki jalan sejarah yang nyaris sama. Kita sama-sama negara yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme”, ujar Sultan kepada awak media pada Selasa (11/03). Sebagai bangsa kita patut mendukung political Will Kedua pemimpin kita benar-benar ingin memperkuat dan meningkatkan kerjasama di hampir semua bidang, politik, ekonomi, pertahanan keamanan hingga pertukaran kunjungan di bidang pendidikan dan sains. Harapan kami tentunya agar kerjasama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, S.H., M.Kn., di Ruang VIP Gedung A lantai 1. Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua II BULD DPD RI, Abdul Hamid, dan bertujuan untuk mempererat sinergi dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda). Dalam kesempatan tersebut, Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Bungo yang berinisiatif belajar dari DPD RI terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda. Stefanus menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPD RI dan DPRD dalam mengawal kualitas regulasi daerah.…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/ 2025). Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dipimpin oleh Ketua Komite IV Ahmad Nawardi dan dihadiri oleh Anggota Komite IV serta Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto, beserta jajaran. Nawardi membuka rapat dengan menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat memberikan masukan strategis bagi LPDP, terutama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana abadi pendidikan yang terus berkembang. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja LPDP sepanjang tahun 2024 serta membahas rencana…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menerima kunjungan resmi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Viet Nam, Yang Mulia To Lam, didampingi Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Ta Van Thong, pada Selasa (11/3) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, lantai 8, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Viet Nam sejak 30 Desember 1955. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi oleh para Wakil Ketua DPD RI, yaitu GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai. Hadir pula pimpinan…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Senin (10/3/2025. Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian kinerja OJK sepanjang tahun 2024, program kerja OJK tahun 2025, serta isu-isu aktual di sektor keuangan, termasuk pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam sambutannya, Ketua Komite IV DPD RI menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap sektor keuangan guna meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. “Komite IV DPD RI terus berkomitmen mengawal kinerja OJK dalam memastikan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Berbagai tantangan seperti…

Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stake holder untuk melakukan transformasi sosial. “Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat RDP dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/25). Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi ditengah masyarakat salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan…