Penulis: Redaksi

Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendukung keputusan Presiden Prabowo memberikan Abolisi kepada Mantan Mendag Tom Lembong dan Amnesti kepada mantan Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Eddy, keputusan memberikan Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945. Pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. “Keputusan ini dilakukan sesuai prerogatif yang dimiliki presiden yang diatur dalam UUD 1945. Sudah jelas merupakan keputusan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Eddy di sela-sela menghadiri Kongres Diaspora Indonesia di IKN Nusantara. Doktor…

Komitmen Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dalam mewujudkan 80 ribu Kopdes/Kelurahan Merah Putih telah terealisasi. Berdasarkan data dashboard Kementerian Koperasi per hari Senin 16 Juni 2025 Jam 17.08 telah terbentuk 80.002 Kopdes/Kelurahan Merah Putih melalui mekanisme musdesus/ kelurahan di Seluruh Indonesia. “Ini membuktikan bahwa rakyat mendukung penuh keadilan ekonomi terwujud di seluruh wilayah Indonesia. Ini janji kemerdekaan kita sebagai bangsa, bahwa keadilan sosial harus diwujudkan,” kata Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, 17 Juni 2025. Menurut Budi Arie, terealisasinya harapan Presiden Prabowo untuk membangun perekonomian masyarakat melalui Kopdes/Kelurahan Merah Putih adalah bukti dari…

Ketua umum Pendekar 08 Ancilla Yanny melaksanakan penyerahan ambulans dan peresmian balai warga Serpong Utara. Penyerahan dilakukan berbarengan dengan pemotongan hewan kurban pada Jumat, 6 Juni 2025. Wakil Kepala Staf Presiden Dan Pembina Pendekar 08, Muhammad Qodari melakukan potong pita sebagai tanda resminya penggunaan Balai Warga dan penyerahan mobil ambulans. Penyerahan didampingi Yoska Oktaviano sebagai Penasehat dan Ancilla Yanny Sebagai Ketua Umum juga hadir Camat Serpong Utara, Dahlan. Dalam kesempatan tersebut, Qodari menyampaikan, Balai Warga ini dapat digunakan untuk tempat berdiskusi dan merumuskan kegiatan yang mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo. “Balai warga bisa digunakan untuk kegiatan diskusi. Selain itu, ada…

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2025 dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 92. Rakornas digelar di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025. Rakornas kali ini dilakukan secara sistem hybrid akan membahas sejumlah kebijakan strategis termasuk memperkuat sinergi, mengevaluasi capaian, sekaligus merumuskan arah penyiaran nasional ke depan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam sambutannya mengatakan forum Rakornas tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan juga ruang strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas. Terkait hal ini, ia menekankan pentingnya inovasi penyiaran di tengah transformasi digital…

Grup Reaksi Cepat (GRC) DPP Pro Jokowi (ProJo) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan hoaks dan provokasi, serta mendesak semua pihak agar menghentikan segala bentuk framing jahat yang mengaitkan Ketua Umum DPP ProJo, Budi Arie Setiadi dengan kasus judi online. “Kami meminta pihak-pihak tertentu untuk berhenti melakukan pembunuhan karakter terhadap Budi Arie Setiadi. Jangan ada lagi upaya menggiring opini publik dengan informasi yang sepotong, insinuatif, dan tidak berdasar. Ini bentuk kejahatan informasi yang bisa merusak demokrasi dan keadilan,” tegas Komandan GRC DPP ProJo, PM Karl Sibarani di Jakarta, Senin, 19 Mei 2025. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul mencuatnya kembali dakwaan kasus…

Isu krusial terkait cuti petahana dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banggai kembali mengemuka dan mengundang sorotan tajam publik. Kali ini, sorotan datang dari Koalisi Penyelamat Demokrasi (KPD) Banggai, yang secara tegas mempertanyakan keabsahan status cuti pasangan calon petahana AT-FM yang masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai saat pelaksanaan PSU di dua kecamatan beberapa waktu lalu. Kecurigaan ini mencuat setelah dua komisioner Bawaslu Banggai, Zulkifli Sandagang dan Arkamulhak Dayanun, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan resmi terkait cuti dari paslon petahana AT-FM selama tahapan PSU berlangsung. “Setahu kami belum pernah ada pemberitahuan…

Aktivis Kabupaten Banggai Abdullah menyayangkan pernyataan Anggota Bawaslu Banggai Rahman Sangkota yang menyebut, tak ada laporan masuk soal dugaan Money Politik yang dilakukan tim Paslon 01 ATFM. Pernyataan itu disampaikan Rahman saat menanggapi pertanyaan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar, Selasa 29 April 2025. Pernyataan tersebut kontras dengan fakta yang ada. Setelah di telusuri, terdapat bukti laporan dugaan money politik yang dilakukan Tim Paslon 01 ATFM di Panwascam Simpang Raya. “Hasil yang kami dapatkan, ternyata ada beberapa laporan terkait Money Politik Paslon 01 di Panwascam Simpang Raya dengan Tanda Terima Laporan nomor: 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025…

Aktivis Kabupaten Banggai, Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Anggota Bawaslu Banggai, Rahman Sangkota, yang menyebut bahwa tidak ada laporan masuk terkait dugaan praktik politik uang (money politik) oleh tim pasangan calon nomor urut 01, AT-FM (Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili). Pernyataan tersebut disampaikan Rahman Sangkota dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 29 April 2025. Saat itu, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menanyakan soal ada tidaknya laporan terkait pelanggaran tersebut di Kabupaten Banggai. Namun, menurut Abdullah, pernyataan Rahman Sangkota tersebut bertentangan dengan fakta di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa setelah ditelusuri, ternyata terdapat bukti…

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah. Desakan tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebagai tindaklanjut pengaduan masyarakat ke BAP DPD RI yang didominasi masalah pertanahan. “BAP DPD RI sangat concern terhadap penanganan konflik agraria yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat. Mengingat urgensi dan banyaknya aduan masuk terkait konflik agraria, kami mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Wakil Ketua I BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (12/3/2025).…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian utama laporan pelaksanaan tugas BULD DPD RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Maret 2025 untuk disetujui dan ditetapkan sebagai keputusan DPD RI. “Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa, BULD DPD RI merekomendasikan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan Undang-Undang Desa, dalam bentuk omnibus untuk simplifikasi regulasi,” ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dalam Rapat Pleno BULD…