Penulis: Redaksi

Fraksi Partai Golkar MPR RI hari ini menggelar Sarasehan Nasional dengan tema ‘Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045’. Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti masalah dalam anggaran pendidikan di Indonesia yang dinilai belum tepat sasaran. Padahal menurutnya, pendidikan merupakan jantung dari peradaban sebuah bangsa, yang bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk karakter, mengasah daya nalar, dan menumbuhkan kepekaan sosial. Namun sayangnya, masih terdapat banyak masalah, salah satunya, masih banyaknya sekolah-sekolah tidak layak, seperti sekolah tanpa toilet yang di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Sekolah-sekolah tidak layak, bahkan…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai bila program hilirisasi yang dijalankan MIND ID berkontribusi untuk negara, khususnya bagi daerah-daerah pertambangan. Program hilirisasi itu bahkan turut membantu peningkatan ekonomi negara. “Saya pikir tentu memberikan kontribusi untuk di daerah, pertama pada daerah-daerah pertambangan, ini membantu peningkatan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan mendorong pemerataan pembangunan,” kata Bambang saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025. Tak hanya itu, Legislator dari Fraksi Golkar ini menyatakan bila MIND ID punya peran sakral dalam mengonsolidasikan semua mineral-mineral yang dimiliki negara dalam mendukung transisi energi dan ketahanan industri nasional. “Tentu strategic, seperti yang saya sampaikan tadi pada…

Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah harus dihormati, namun tidak perlu disikapi secara berlebihan. Ia menilai konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi yang harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan undang-undang pemilu. “Putusan MK bukanlah hukum yang paling tinggi. Yang supreme itu konstitusi, bukan lembaganya. Jadi jangan menganggap MK itu super body. Tidak ada lembaga negara yang bersifat suprem dalam sistem ketatanegaraan kita,” kata Agun dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertajuk “Menata Ulang Demokrasi: Implikasi Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu”,…

Upaya menghadirkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (UU MHA) di tanah air harus menjadi kepedulian semua pihak demi mewujudkan pemenuhan hak perlindungan menyeluruh masyarakat adat. “Peringatan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus ini sejatinya merupakan momentum pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat, menjadi paradoks dengan masih terhambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) hingga saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Meneguhkan Hak, Merawat Kearifan, Memperkuat Peran Masyarakat Adat di Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/8), dalam rangka menyambut Hari Masyarakat Adat Internasional yang…

Fenomena pengibaran bendera bajak laut “Jolly Roger” dari serial kartun One Piece menjadi salah satu tanda perubahan zaman. Di mana identitas kolektif bangsa diuji oleh daya tarik budaya luar yang begitu kuat. Generasi muda kini tidak hanya menjadi konsumen budaya global, tetapi mulai mengadopsinya sebagai identitas alternatif. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/8/2025). Johan Rosihan menekankan permasalahan yang timbul bukan terletak pada fandom atau kecintaan terhadap budaya pop itu sendiri, melainkan pada pemaknaan simbol dan tempat yang diberikannya. Mengibarkan bendera bajak laut di puncak gunung Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konotasi simbolik. “Seolah menyandingkan…

Pemuda peduli lingkungan yang tergabung dalam Pandawara Grup mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Pertemuan ini dilaksanakan di Bandung, Selasa (5/8). Pertemuan dan dialog bersama Wakil Ketua MPR ini dilakukan setelah sebelumnya Pandawara Grup diterima secara khusus oleh Presiden Prabowo di Istana Negara beberapa waktu lalu. Eddy Soeparno menyampaikan, pertemuan dengan Pandawara ini sudah direncanakan sejak lama, namun baru bisa terealisasi saat ini karena padatnya jadwal masing-masing. “Saya mengikuti kegiatan Pandawara di media sosial dengan aksi konkrit yang turun langsung mengambil sampah di banyak tempat dengan melibatkan begitu banyak relawan. Alhamdulillah hari ini pertemuan dengan Pandawara bisa…

Upaya mewujudkan ekosistem perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan perlu peran aktif sejumlah pihak terkait untuk merealisasikannya. “Perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan tidak semata melalui adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh para penegak hukum dan masyarakat dengan tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/8). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Senin (4/8), di Jawa Timur, menekankan pentingnya menciptakan ekosistem perlindungan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga layanan yang inklusif, edukatif, dan berbasis komunitas. Karena itu harus dipastikan tersedianya tenaga paralegal yang…

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (F-PKB MPR RI) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap bijak, dan menghindari. melakukan tindakan represif kepada warga, terkait maraknya pengibaran kain bergambar ‘One Piece’ yang saat ini terjadi di tengah masyarakat, terutama menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Neng Eem kembali mengingatkan sikap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pernah membolehkan warga mengibarkan bendera lain asalkan dibawah Benderah Merah Putih. “Ingat, Gus Dur pernah bilang Kalian boleh mengibarkan bendera lain, tapi jangan lebih tinggi dari Merah Putih. Karena itu,…

Upaya menjawab tantangan dalam membangun pendidikan inklusif di tanah air membutuhkan dukungan masif semua pihak terkait. “Sejumlah kendala teknis dan budaya yang dihadapi dalam membangun pendidikan inklusif di tanah air harus segera diatasi dengan gerak dan langkah bersama semua pihak,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/8). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Minggu (3/8), mengungkapkan terdapat tiga tantangan dalam pembangunan pendidikan inklusif di tanah air. Selain kurangnya tenaga pendidik, tantangan lainnya terkait masih terbatasnya jumlah sekolah, dan tantangan dari sisi kultural karena sebagian orang tua merasa malu apabila anaknya menjadi siswa di sekolah inklusi.…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno angkat bicara mengenai marak pengibaran bendera One Piece yang ramai dibicarakan di media sosial. Bagi Eddy Soeparno, Di atas semua kreativitas yang diimplementasikan dalam logo dan simbol, Bendera Merah Putih tetap harus yang paling tinggi. “Saya mengutip Almarhum Gus Dur, bahwa di atas segala bentuk kreativitas dalam ruang demokrasi kita, Bendera Merah Putih harus tetap yang paling tinggi,” lanjutnya. Mengenai maraknya pihak-pihak yang menjadikan pengibaran Bendera One Piece sebagai kritik, Doktor Ilmu Politik ini percaya bahwa dialog dan komunikasi diantara elemen bangsa merupakan pendekatan yang terbaik untuk memecahkan berbagai persoalan…