- Novita Wijayanti Tinjau Gudang Bulog Gumilir di Cilacap
- Pendapatan Tembus Rp139 Triliun, MIND ID Buktikan Hilirisasi Berjalan Sukses
- BP Batam: Investasi Triwulan I 2026 Tembus Rp17,4 Triliun
- Jadi Penggerak Harmoni dan Budaya Nasional, GKR Hemas Diganjar KWP Award 2026
- Sabet KWP Award 2026, Li Claudia: Penghargaan Ini Untuk Semua Pihak yang Telah Membangun Batam
- KWP Award 2026, Ning Lia Makin Semangat Kawal Kebijakan Publik
- Ibas Dianugerahi Penghargaan KWP Award 2026
- Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026 Berkat Konsistensi Jaga Stabilitas Ekonomi
Penulis: Redaksi
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya keputusan DPR bersama Pemerintah terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat. “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan persnya, Senin (6/1/2025). Seperti diketahui Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750. Kesepakatan…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Raja Juli Antoni untuk berhati-hati dalam merencanakan pengubahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan pangan, energi, dan air guna mendukung program ketahanan pangan dan energi. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut harus melalui kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak. “MenLHK mesti hati-hati, jangan buru-buru memutuskan. Lakukan kajian yang mendalam, ajak akademisi dan masyarakat sipil untuk merancang rencana komprehensif. Pembangunan apa pun harus berjalan seiring dan seimbang dengan kelestarian hutan,” ujar Ahmad Yohan dalam keterangannya, Senin (6/1/2025). Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa kelestarian…
Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Kelompok Persahabatan Parlemen Swedia-Indonesia. Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama, mulai dari bidang pertahanan, pendidikan, kecerdasan buatan (AI), hingga pengembangan teknologi telekomunikasi. “Kita tahu teknologi Ericsson di 5G sangat baik, dan mereka bahkan sedang mengembangkan 6G. Kalau mereka tidak datang, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk menjalin kerja sama ini,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam wawancara dengan Parlementaria usai pertemuan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Utut menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar kunjungan kehormatan, melainkan diskusi yang sangat produktif. “Ke…
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka menyusun draf dan Naskah Revisi Undang-undang Pemilu. Terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, sejatinya RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR. Sehingga, ini berarti DPR yang akan menyusun draf RUU dan naskah akademik RUU tersebut. Meski demikian, pihaknya mendengar bahwa Menteri Dalam Negeri kini tengah menyusun dua dokumen itu. “Kami akan menyusun dan saya dengar…
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus pencapaian bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan RI. Menurut Adies, berbagai permasalahan seperti penanganan kasus Judi online, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme, adalah pembuktian aparat kepolisian berhasil menunjukkan profesionalisme dan ketangguhannya. Meskipun demikian, berbagai peristiwa juga di internal Polri memicu perhatian publik. “Kasus penembakan antarsesama anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat, Polisi tembak siswa SMK di Semarang, polisi bunuh ibu kandung di Cileungsi, kasus Rudy Soik di NTT, serta penolakan pengamanan oleh Polri sebelum terjadi kasus penembakan di Rest Area Km 45 Toll…
Mewakili Fraksi PKS DPR RI, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan persetujuan terhadap penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2025 dengan sejumlah catatan penting. Hal ini ia sampaikan dalam pandangan mini fraksinya pada Senin (6/1/2025). Dalam pemaparannya, Fikri menyebutkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang menginginkan penurunan BPIH 2025 dibandingkan tahun sebelumnya telah membangkitkan antusiasme dan optimisme banyak pihak. Namun, menurutnya, untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai pertimbangan dan langkah strategis yang mendalam. “Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI atas proses pembahasan yang…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya keputusan DPR bersama Pemerintah terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat. “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan persnya, Senin (6/1/2025). Seperti diketahui Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750. Kesepakatan…
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi terkait penerapan pembatasan usia jemaah haji. Pembatasan ini menyebutkan bahwa jemaah haji yang berusia 90 tahun atau lebih tidak diperbolehkan untuk berangkat haji. Menurut Selly, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak lansia yang sudah lama menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji. “Jemaah jumlah lansia yang mendaftar haji Indonesia cukup besar hal ini menjadi perhatian kami banyak diantara mereka yang telah lama menunggu giliran dan kini beresiko tidak dapat berangkat karena aturan tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan…
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi terkait penerapan pembatasan usia jemaah haji. Pembatasan ini menyebutkan bahwa jemaah haji yang berusia 90 tahun atau lebih tidak diperbolehkan untuk berangkat haji. Menurut Selly, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak lansia yang sudah lama menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji. “Jemaah jumlah lansia yang mendaftar haji Indonesia cukup besar hal ini menjadi perhatian kami banyak diantara mereka yang telah lama menunggu giliran dan kini beresiko tidak dapat berangkat karena aturan tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan…
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji, serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Komisi VIII menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025. Keputusan ini mencerminkan upaya bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, meskipun terjadi penurunan biaya yang signifikan. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya penyelenggaraan haji yang mencerminkan tanggung jawab negara sebagai bagian dari amanah Pasal 29 UUD 1945. Fraksi PDI-Perjuangan mengapresiasi langkah strategis pemerintah dalam menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji…